Opini

Rekor arus logistik Pelabuhan Nusantara Parepare semestinya disambut dengan optimisme yang terukur, bukan euforia. Angka bongkar muat yang menanjak memang menandakan pulihnya kepercayaan pelaku usaha terhadap simpul logistik di pesisir barat Sulawesi Selatan. Namun pertanyaan yang lebih penting adalah: seberapa besar nilai tambah dari arus barang itu yang benar-benar mengendap di ekonomi kota?

Selama ini Parepare lebih banyak berperan sebagai jalur lintas — barang masuk, lalu segera diteruskan ke daerah pedalaman Ajatappareng dan sekitarnya. Pola transit murni semacam ini menghasilkan penerimaan terbatas: retribusi, jasa bongkar muat, dan segelintir lapangan kerja informal. Padahal potensi sesungguhnya ada pada hilirisasi: pergudangan modern, pengemasan ulang, jasa logistik bernilai tinggi, dan industri pengolahan yang menumpang pada arus komoditas.

Rencana Pemkot membuka kawasan pergudangan baru adalah langkah ke arah yang benar, asalkan tidak berhenti sebagai proyek properti. Kawasan itu harus dirancang sebagai ekosistem — terhubung dengan akses jalan yang memadai, insentif bagi UMKM pengolah, dan kepastian tata ruang yang tidak berubah setiap pergantian kepemimpinan. Tanpa itu, gudang hanya akan menjadi bangunan kosong yang menunggu penyewa.

Saya mengusulkan tiga prasyarat. Pertama, transparansi rencana induk agar investor dan warga memahami arah jangka panjang. Kedua, pelibatan pelaku ekonomi lokal sejak tahap perencanaan, bukan sekadar undangan seremonial. Ketiga, indikator keberhasilan yang jujur — bukan sekadar tonase, melainkan jumlah tenaga kerja terserap dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Pelabuhan yang ramai bukan tujuan akhir; ia hanya bermakna jika menjelma menjadi kesejahteraan yang dirasakan warga Bacukiki.

Rencana penataan kawasan tepi laut terintegrasi adalah peluang langka bagi Parepare untuk menegaskan identitasnya sebagai kota pesisir. Garis pantai yang menghadap Selat Makassar adalah aset yang tidak dimiliki banyak kota di Indonesia. Pertanyaannya, untuk siapa kawasan ini sesungguhnya ditata?

Sejarah penataan tepi laut di banyak kota menyimpan pelajaran pahit: ruang yang semula publik perlahan tersekat oleh kafe, pagar, dan tiket masuk. Warga yang dulu bebas memancing dan menikmati senja akhirnya terdorong ke pinggir. Jika penataan Parepare mengulang pola yang sama, kita hanya akan memindahkan keindahan dari milik bersama menjadi komoditas yang harus dibayar.

Integrasi yang sehat berarti menyeimbangkan tiga kepentingan: ekologi, ekonomi, dan akses publik. Ekologi menuntut perlindungan terhadap mangrove dan kualitas air yang menopang nelayan Cappa Galung. Ekonomi menuntut ruang bagi UMKM lokal — bukan hanya jejaring komersial besar. Dan akses publik menuntut bahwa setidaknya sebagian besar bentang pantai tetap terbuka, gratis, dan ramah bagi semua kalangan.

Saya berharap Pemkot menjadikan partisipasi warga sebagai inti proses, bukan pelengkap. Sayembara desain terbuka, konsultasi dengan komunitas nelayan, dan jaminan ruang publik yang tertulis dalam dokumen rencana akan menentukan apakah proyek ini menjadi kebanggaan kolektif atau sekadar etalase. Kota yang baik bukan kota yang paling rapi fotonya, melainkan kota yang paling banyak warganya merasa memiliki. Tepi laut Parepare layak menjadi ruang seperti itu.