Dinamika pembangunan di Kabupaten Luwu Utara acapkali diwarnai kritik tajam oleh sejumlah pihak. Sorotan utama kebanyakan diarahkan pada pembangunan infrastruktur di wilayah 3T, yaitu Rongkong, Seko, dan Rampi, dengan klaim bahwa tak ada satu rupiah pun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang digelontorkan ke sana, selain murni dari anggaran provinsi, pusat dan swasta (CSR perusahaan).

Alih-alih bersikap antikritik, Bupati Andi Abdullah Rahim justru menyampaikan terima kasih. Ia tak membantah tudingan tersebut. Sebaliknya, menjadikan kritik kersebut sebagai momentum untuk membuka mata publik mengenai strategi besar yang dijalankannya, yaitu kecerdasan memimpin serta strategi mendatangkan anggaran non-APBD demi kemaslahatan masyarakat Luwu Utara.

Bupati Andi Abdullah Rahim mengatakan bahwa pemerintah daerah tengah menerapkan sebuah pola anggaran yang disebut sebagai Creative Financing, yaitu sebuah seni mendatang anggaran pembangunan dari pusat ke daerah. Menurutnya, pola ini perlu diketahui agar masyarakat Luwu Utara makin memahami bagaimana arah dan kebijakan pembangunan di Bumi La Maranginang. 

Melalui seni creative financing, keterbatasan fiskal dari APBD Kabupaten Luwu Utara yang harus menanggung seluruh beban pembangunan fisik yang tentunya menelan biaya yang tidak sedikit, bisa sampai miliaran rupiah, bisa disiasati secara cerdas. Jika seorang bupati hanya bertumpu pada APBD, maka pembangunan infrastruktur bisa berjalan sangat lambat atau bahkan stagnan. 

Melalui creative financing, keterbatasan fiskal APBD Kabupaten Luwu Utara yang acapkali harus menanggung beban pembangunan fisik yang bernilai miliaran rupiah itu dapat dijembatani secara inovatif. Jika seorang kepala daerah hanya bertumpu pada APBD murni, dipastikan pembangunan sarana infrastruktur berisiko berjalan dengan lambat atau bahkan mengalami stagnasi.

Di sinilah kejeniusan strategi creative financing yang diterapkan Bupati Andi Rahim. Dengan daya kreativitas tingkat tinggi, ia tidak sekadar duduk menunggu bola, tetapi juga bergerilya hingga ke tingkat pusat dan provinsi. Berbekal jaringan yang luas serta lobi-lobi cerdas, Bupati Andi Rahim sukses membawa program dan bantuan mengalir ke Luwu Utara tanpa harus membebani APBD.

“Pembangunan yang merata dan berkeadilan, khususnya di wilayah terpencil, seperti Rongkong, Seko, dan Rampi tidak bisa hanya bertumpu pada APBD semata. Kita mesti bergerak cepat untuk melakukan akselerasi infrastruktur melalui kolaborasi strategis lintas sektor. Keterbatasan fiskal menuntut kita merangkul berbagai pihak untuk menghadirkan keadilan pembangunan,” jelasnya.

Segala kritik yang mengatakan bahwa wilayah 3T dibangun tanpa APBD justru menjadi bukti nyata kecerdasan dan keberhasilan diplomasi tingkat tinggi yang dibangun Bupati Andi Abdullah Rahim. Pembangunan di wilayah tersebut digerakkan melalui sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Salah satu wilayah yang disentuh melalui strategi creative financing adalah Kecamatan Rongkong. 

Sejumlah ruas jalan di kecamatan tersebut kini berhasil dibangun berkat sinergi dan kolaborasi bersama investor, di mana dana CSR perusahaan disalurkan secara efektif untuk membuka akses jalan di sana. Pun di Seko. Kehadiran Jembatan Bailey adalah buah dari kejeniusan Bupati dalam merajut hubungan harmonis dengan pemprov, sehingga jembatan tersebut dapat diwujudkan.

Solusi nyata untuk mengatasi banjir tahunan juga dihadirkan Bupati, khususnya di kawasan pesisir, seperti Kecamatan Malangke dan Malangke Barat. Melalui strategi creative financing, Bupati juga dinilai berhasil mengatasi persoalan bajir tahunan di wilayah tersebut. Masyarakat di wilayah ini, telah bertahun-tahun hidup di bawah ancaman banjir tahunan sejak Luwu Utara terbentuk. 

Namun, dalam kurun waktu setahun lebih masa kepemimpinannya, persoalan banjir tahunan ini mulai teratasi dengan baik, dan berangsur-angsur menghilang. Kejeniusan Bupati Andi Rahim juga terlihat dari kemampuannya membangun sinergi bersama PT Vale Indonesia. Kolaborasi ini sukses mendatangkan jumbo bag senilai miliaran rupiah guna membenahi sejumlah tanggul yang jebol, sebuah langkah cepat yang belum pernah terjadi pada masa-masa pemerintahan sebelumnya.

“Creative financing ini adalah sebuah langkah improvisasi nan cerdas dari kami untuk merespons pemerintah pusat. Di mana pemerintah daerah diminta segera mengakselerasi setiap imbauan dari pusat, termasuk membangun kolaborasi multipihak dengan mengedepankan kerja sama. Jadi ini murni kreativitas kita dalam merespons semua perintah dan kebijakan dari pusat,” ucapnya.
“Creative financing ini merupakan langkah improvisasi yang strategis untuk merespons arahan pemerintah pusat. Langkah ini mencakup percepatan implementasi berbagai kebijakan pusat, termasuk membangun kolaborasi multipihak melalui kerja sama yang sangat erat. Inilah bentuk kreativitas kami dalam menerjemahkan serta menindaklanjuti setiap kebijakan pusat,” jelasnya.

Tidak hanya itu, kerja sama intensif juga digenjot bersama Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) untuk mempercepat pembangunan Tanggul Permanen di Sungai Baliase yang kini progresnya mencapai 60 persen. Ketika tanggul ini fungsional, maka persoalan banjir di wilayah yang menjadi langganan banjir tahunan ini dapat segera teratasi dengan sangat baik. 

Pertanyaannya kemudian, ke mana perginya APBD Luwu Utara? Jika anggaran infrastruktur fisik besar-besaran bersumber dari pusat, provinsi, dan pihak ketiga, lalu ke mana arah penggunaan APBD Luwu Utara? Bupati secara konsisten mengarahkan APBD pada sektor yang menyentuh esensi kemanusiaan dan pelayanan dasar, seperti SDM yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan dan kapasitas generasi muda Luwu Utara. 

APBD Luwu Utara juga difokuskan pada sektor-sektor sosial kemasyarakatan dengan menyentuh langsung program-program pro-rakyat yang secara langsung bisa dirasakan masyarakat. Termasuk kesejahteraan aparatur guna memastikan seluruh ASN lingkup Pemda Kabupaten Luwu Utara tetap terjaga kesejahteraannya demi upaya pelayanan publik yang optimal, efektif, dan efisien.

Intinya, Bupati membangun dengan otak, hati, dan jaringan yang begitu kuat di seluruh tingkatan level pemerintahan. Kritik yang dilayangkan kepada pemda pada hakikatnya bentuk kepedulian. Namun, dengan melihat fakta di lapangan, publik diajak untuk melihat gambaran yang lebih utuh bahwa Bupati tidak sedang "membangun kampungnya sendiri" tanpa arah, tetapi juga sedang menerapkan politik anggaran yang cerdas. 

Infrastruktur dibangun melalui lobi-lobi yang cerdas di pemerintah pusat, provinsi, serta investor. Sementara APBD Luwu Utara diselamatkan dan difokuskan untuk membangun manusianya. Inilah wujud nyata dari kepemimpinan yang visioner, yakni bagaimana membawa kemajuan yang besar bagi Kabupaten Luwu Utara tanpa harus meninggalkan beban fiskal daerah Luwu Utara. (LHr)