Select Menu

clean-5

Kabar Sciena Madani

Budaya

Kuliner

Kerajaan

kota

Suku

Prabowo Akan Berhadapan Dengan Hukum Mundur Pilpres

WM Jakarta - Beberapa jam sebelum keputusan rekapitulasi resmi KPU, Prabowo Subianto, capres dari Koalisi Merah Putih menyatakan diri menarik diri dari pelaksanaan Pilpres 2014. Keputusan Prabowo ini memicu beragam kontroversi bahkan ia bisa berhadapan dengan hukum karena keputusannya tersebut. Dalam Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 246, Prabowo bisa terancam dipenjara 3-6 tahun.

Refli Harun, pakar hukum Tata Negara membenarkan kemungkinan hukuman penjara bagi Prabowo tersebut. "Iya undang-undang dibuat untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu," ujarnya. Ia mengatakan dengan menarik diri setelah pencoblosan artinya rakyat tidak masalah, Selasa (22/7)

Hampir senada dengan Refli, Yusril Ihza Mahendra juga menyesalkan keputusan Prabowo untuk menarik diri. Hal itu disampaikan Yusril melalui lama twitternya.

"Prabowo tidak bisa mundur dari pencapresan hanya beberapa saat menjelang KPU umumkan hasil final piplres, meski dengan hak konstitusional," buka Yusril membuka pernyataannya via twitter.

Ia menambahkan, "Dalam UU Pilpres sebagaimana dalam UU Pileg dan Pilkasa, seorang calon yang sudah disahkan sebagai calon tak boleh mundur dengan alasan apapun.

Keputusan Prabowo untuk menarik diri tak hanya disesalkan oleh pakar hukum tata negara, namun juga oleh banyak pihak. Salah satunya adalah Sidarto Danusubrata, Ketua MPR RI yang juga politisi senior PDIP.

"Ini keputusan yang mencoreng wajah demokrasi Indonesia. Demokrasi kita dalam sorotan dunia.

"Ia menyesalkan tim saksi Prabowo yang memilih walk out  dalam rapat rekapitulasi suara di KPU. Baginya tindakan tersebut sangat mencoreng demokrasi kita. 

Ansor Genuk Bentuk Kader Militan

PKD Ansor Genuk
Ansoruna – Ada beragam cara untuk memulyakan bulan suci ramadhan, salah satunya menggelar kegiatan Perkaderan Tingkat Dasar (PKD) bagi anggotanya. Untuk merekatkan dalam mencapai tujuan membangun kader yang militan dan berkualitas.

Gerakan Pemuda (GP) Ansor Genuk pada ramadhan ini menyelenggarakan PKD yang diikuti seluruh ranting se-Kecamatan Genuk. Namun bukan sekadar PKD, tapi juga kegiatan buka bersama dan santunan yatim piatu dan dhuafa. Dengan mengusung tema Militansi dalan Berorganisasi di Aula Kecamatan Genuk, Sabtu (19/7) malam
Ketua PAC GP Ansor Genuk Muslimin, Amd mengatakan, saat ini kita membutuhkan kader yang memiliki militansi tinggi, menyadari akan kediriannya dan perannya khususnya sebagai kader Nahdliyin.

“Apalah arti sebagai mayoritas warga NU, namun jika tidak memiliki keberpihakan kepada NU. Maka saatnya membangun kedirian salah satunya dengan mengikuti Perkaderan Tingkat Dasar,” jelasnya

M. Afdlori, SH, MH salah satu mengatakan, pemimpin tidak ditemukan di sekolahan, kampus, universitas maupun yang memiliki gelar sarjana, tapi pemimpin lahir dari perjalanan. Ketika lahir ia memiliki kelebihan, mampu menggerakan, kuat manajemennya dan mempu menjembatani.

“Pemimpin dalam organisasi dilingkungan NU lebih tepatnya disebut Khodimul Umat yakni sebagai pelayan,” tuturnya
“Pemimpin adalah pelayan sehingga ia melayani terhadap umatnya sehingga mengandung makna luas kalau sudah ditunjuk sebagai pemimpin harus mendengar, mengerti, dan melangkah lalu berbuat terhadap keberadaan jamaahnya,” lanjutnya

Pidato Perdana Presiden Terpilih 2014 - 2019 Joko Widodo

PIDATO JOKOWI
“SAATNYA BERGERAK BERSAMA”

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan kami berdua, Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih 2014 - 2019.

Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada bapak Prabowo Subianto dan bapak Hatta Rajasa yang telah menjadi sahabat dalam kompetisi politik untuk mendapatkan mandat rakyat untuk memimpin negeri ini lima tahun ke depan.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Kemenangan ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Saya berharap, kemenangan rakyat ini akan melapangkan jalan untuk mencapai dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara kebudayaan.

Namun, dalam beberapa bulan terakhir, perbedaan pilihan politik seakan menjadi alasan untuk memisahkan kita. Padahal kita pahami bersama, bukan saja keragaman dan perbedaan adalah hal yang pasti ada dalam demokrasi, tapi juga bahwa hubungan-hubungan pada level masyarakat adalah tetap menjadi fondasi dari Indonesia yang satu.

Dengan kerendahan hati kami, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, menyerukan kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air untuk kembali ke takdir sejarahnya sebagai bangsa yang bersatu; bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pulihkan kembali hubungan keluarga dengan keluarga, tetangga dengan tetangga, serta teman dengan teman yang sempat renggang.

Kita bersama sama bertanggung-jawab untuk kembali membuktikan kepada diri kita, kepada bangsa-bangsa lain, dan terutama kepada anak-cucu kita, bahwa politik itu penuh keriangan; politik itu di dalamnya ada kegembiraan; politik itu ada kebajikan; politik itu adalah suatu pembebasan.

Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,

Pemilihan Umum Presiden kali ini memunculkan optimisme baru bagi kita, bagi bangsa ini. Jiwa merdeka dan tanggung jawab politik bermekaran dalam jiwa generasi baru. Kesukarelaan yang telah lama terasa mati suri kini hadir kembali dengan semangat baru. Pemilihan Umum Presiden telah membawa politik ke sebuah fase baru bukan lagi sebagai sebuah peristiwa politik semata-mata, tetapi peristiwa kebudayaan. Apa yang ditunjukkan para relawan, mulai dari pekerja budaya dan seniman, sampai pengayuh becak, memberikan harapan bahwa ada semangat kegotong-royongan, yang tak pernah mati.

Semangat gotong royong itulah yang akan membuat bangsa Indonesia bukan saja akan sanggup bertahan dalam menghadapi tantangan, tapi juga dapat berkembang menjadi poros maritim dunia, locus dari peradaban besar politik  masa depan.

Saya hakkul yakin bahwa perjuangan mencapai Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang berdikari dan Indonesia yang berkepribadian, hanya akan dapat tercapai dan terwujud apabila kita bergerak bersama.

INILAH SAATNYA BERGERAK BERSAMA!

Mulai sekarang, petani kembali ke sawah.

Nelayan kembali melaut
Anak kembali ke sekolah.
Pedagang kembali ke pasar.
Buruh kembali ke pabrik.
Karyawan kembali bekerja di kantor.

Lupakanlah nomor 1 dan lupakanlah nomor 2, marilah kembali ke Indonesia Raya.

Kita kuat karena bersatu, kita bersatu karena kuat!

Salam 3 Jari, Persatuan Indonesia!

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Om Shanti Shanti Shanti Om,
Namo Buddhaya

Merdeka!!!  Merdeka!!!  Merdeka!!!

Joko Widodo – Jusuf Kalla
22 Juli 2014

Anies Baswedan: Tidak Benar Ada Pengerahan Massa ke Jalan

WM Jakarta (17/7) Munculnya isu bahwa pasangan Jokowi-JK, akan mengerahkan massa pada pengumuman pilpres pada 22 Juli 2014 ditampik oleh juru bicara pasangan tersebut, Anies Baswedan. Menurut Anies, pasangan Jokowi-JK ingin menciptakan kondisi yang kondusif dan stabil, sehingga tidak benar jika kemudian ada pengerahan massa saat pengumuman pilpres berlangsung, Kamis (17/7)

"Kita saling menjaga situasi agar tetap kondusif. Tidak benar jika ada isu yang menyatakan bahwa untuk datang ke Jakarta pada saat pengumuman dari KPU," tegas Anies.

Mantan Ketua Komite Etik KPK tersebut menambahkan bahwa dalam proses demokrasi yang penting untuk dilakukan adalah bersikap dewasa.

"Justru kita mendorong proses demokrasi yang sehat dan dewasa, bukan dengan pengerahan massa. Kita ingin menunjukkan bahwa bangsa ini terus belajar dalam proses demokrasi," papar Anies.


Senada dengan Anies, Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo juga menampik isu tersebut. Politisi senior PDIP ini bahkan meminta kader dan relawan pendukung untuk tidak turun ke jalan.

"Kepada struktural partai pengusung dilarang keras turun ke jalan dalam merayakan kemenangan Jokowi-JK demi menjaga situasi yang kondusif dan stabil," ujar Tjahjo.

Ia juga menambahkan bahwa ikhtiar untuk tidak turun ke jalan ini adalah bentuk dukungan Jokowi-JK pada pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses demokrasi berlangsung.

Klarifikasi Quraish Shihab tentang Tayangan Tafsir al-Mishbah 12 Juli 2014

1405452016429645156
Sehubungan tayangan tafsir Al-Mishbah tanggal 12 Juli 2014 lalu yang ramai dibicarakan, maka Quraish Shibab menyampaikan klarifikasi langsung, bahwa uraian tersebut dalam konteks penjelasan bahwa amal bukanlah sebab masuk surga, walau saya sampaikan juga bahwa kita yakin bahwa Rasulullah akan begini (masuk surga). Penjelasan saya berdasar hadist a.l.:

لا يدخل احدكم الجنة بعمله قيل حتى انت يا رسول الله قال حتى 
انا الا ان يتغمدني الله برحمنه

“Tidak seorang pun masuk surga karena amalnya. Sahabat bertanya “Engkau pun tidak?”, beliau menjawab “Saya pun tidak, kecuali berkat rahmat Allah kepadaku.”
Ini karena amal baik bukan sebab masuk surga tapi itu hak prerogatif Allah.

Uraian di atas bukan berarti tidak ada jaminan dari Allah bahwa Rasul tidak masuk surga, saya jelaskan juga di episode yang sama bahwa Allah menjamin dengan sumpah-Nya bahwa Rasulullah SAW akan diberikan anugerah-Nya sampa beliau puas, yang kita pahami sebagai Surga dan apapun yang beliau kehendaki. Wa la sawfa yu’thika rabbuka fa tharda. Itu yang saya jelaskan tapi sebagian dipelintir, dikutip sepotong dan di luar konteksnya. Silakan menyimak ulang penjelasan saya di episode tersebut. Mudah-mudahan yg menyebarkan hanya karena tidak mengerti dan bukan bermaksud memfitnah.

sumber : http://quraishshihab.com/tentang-tayangan-tafsir-al-mishbah-12-juli-2014/

Seknas Jokowi Malaysia Tuntut Pemilihan Ulang di Malaysia

WM Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi Malaysia menuntut pemilihan presiden (pilpres) diulang di Malaysia. Seknas mencium beberapa kecurangan yang bersifat massif, sistematis, dan terstruktur dalam piplres di Malaysia khususnya di wilayah Penang, Kedah Darul Aman, dan Perlis.

Perlu diinformasikan sistem pemilihan di Luar Negri terbagi kepada tiga mekanisme yaitu pemilihan langsung di Tempat Pemugutan Suara Luar Negri (TPSLN), Dropbox dan Pos. Khusus mekanisme pemilihan pos dibagi lagi ke dalam 2 (dua) makanisme yaitu pengiriman via pos ke alamat individu (pemilih individu) dan pengiriman via pos ke alamat kelompok (pemilih kelompok).

“Adapun keberatan kami yaitu terkait dengan mekanisme pemilihan pos baik ke pemilih individu maupun yang ke pemilih kelompok yang tidak jelas berapa jumlahnya. Pemilih kelompok terkonsentrasi di pabrik-pabrik yang berada di wilayah Penang, Kedah Darul Aman dan Perlis. Untuk itu kami mengajukan keberatan kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)  terkait dengan proses pemilihan dengan menggunakan sistem pos,” ujar Sabela Gayo, Koordinator Seknas Jokowi untuk Malaysia, Rabu (15/7)

Sabela menjelaskan, Seknas menemukan bukti bahwa pengiriman surat suara ke pemilih kelompok tidak dilakukan dengan menggunakan pengiriman via pos (pos tercatat) tetapi menggunakan jasa pengiriman kurir. “Sepanjang pengetahuan kami pengiriman via pos wajib menggunakan pos resmi yang ada di Malaysia, bersifat tercatat atau cap pos dan bukan menggunakan jasa kurir. Sang Kurir yang telah dikontrak oleh PPLN Penang mengirimkan surat suara dalam jumlah banyak ke alamat pabrik yang telah ditentukan oleh PPLN Penang. Kemudian sang Kurir menyerahkan surat suara dan kotaknya kepada Human Resource (Personalia) pabrik yang bersangkutan dan bukan diserahkan langsung ke pekerja asal Indonesia yang memiliki hak pilih di pabrik tesebut. Sehingga kami berkesimpulan bahwa mekanisme pemilihan dengan menggunakan metode pengiriman via pos ke pemilih kelompok rentan terjadi kecurangan dan manipulasi karena ada keterlibatan warga negara asing baik dalam proses pengiriman maupun pendistribusian surat suara ke para pekerja Indonesia yang ada di pabrik tersebut,” jelasnya.

Seknas juga menemukan semua kotak suara yang menggunakan sistem pemilihan pos ke pemilihan kelompok tersebut kembali dengan kondisi segel rusak. Terbukti bahwa di salah satu kotak suara yang berasal dari Pabrik Ansell yang berlokasi di Kulim, Kedah Darul Aman, coblosan di surat suara terlihat sejenis atau dicoblos dengan lubang yang sama di banyak kertas suara. “Kami juga menemukan bukti bahwa pejabat konsulat Jenderal Republik Indonesia di Pulau Pinang terlibat di dalam kepengurusan baik sebagai anggota PPLN maupun KPPSLN. Hal ini jelas-jelas bertentangan dengan semangat dan asas pemilu yang bebas dan independen karena pejabat konsulat merupakan pejabat negara yang seharusnya bersikap netral dan tidak terlibat di dalam struktur baik PPLN maupun KPPSLN,” tukasnya.

Berdasarkan fakta dan bukti yang ditemukan maka Seknas Jokowi Malaysia menyatakan sikap menolak semua surat suara yang berasal dari mekanisme pemilihan pos baik pengiriman via pos ke alamat individu maupun ke alamat kelompok karena semua di kotak suara ditemukan dalam keadaan segel rusak. “Kami meminta agar semua surat suara yang berasal dari mekanisme pemilihan via pos dimusnahkan dan dianggap tidak pernah ada khususnya metode pemilihan via pos ke pemilih kelompok bertentangan dengan asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) karena ada perantaraan personalia pabrik yang bersangkutan yang notabene merupakan Warga Negara Asing,” katanya,

Seknas meminta BAWASLU segera menurunkan tim investigasi ke Malaysia terkait adanya dugaan kecurangan dan manipulasi surat suara ini melalui mekanisme pengiriman via pos baik ke pemilih individu maupun pemilih kelompok. “Kami menuntut KPU dan PPLN Malaysia segera mengadakan pemilihan suara ulang khususnya yang menggunakan metode pemilihan via pos,” tutupnya.

Masyarakat Indonesia di Luar Negeri Minta Lembaga Survey Jujur Soal Quick Count

WM - Pittsburgh – Sejumlah anggota masyarakat Indonesia di Pittsburgh, Pennsylvania, AS menyatakan sikap politik mereka terkait dengan rekapitulasi perhitungan pemilu yang jujur dan transparan. Gerakan-gerakan dukungan dan sikap politik banyak bermunculan selama musim pemilihan presiden tahun 2014 ini. Fenomena ini menunjukkan tingginya partisipasi aktif warga Indonesia di luar negeri terhadap situasi politik di tanah air.

"Perlu ditegaskan, bahwa partisipasi politik warga Indonesia di luar negeri tidak bisa dianggap kecil, dan pemahaman politik mereka cukup luas mendalam, tidak hanya mengandalkan informasi media saja", demikian kata Anis Sundusiyah, warga Indonesia yang sedang menempuh S3 di Universitas Pennsylvania, Minggu (13/7)

Mewakili masyarakat Indonesia yang berada di Pittsburgh Anis menyampaikan rasa syukurnya atas penyelenggaraan Pemilihan Presiden 2014 yang berlangsung aman dan demokratis. Oleh karena itu berharap agar KPU tetap bertindak adil, menjaga hasil pilpres dengan bersih, jujur, transparan dan bebas manipulasi.

"Kami juga menyerukan kepada lembaga-lembaga survey yang melaksanakan quick count agar menyajikan hasil quick count secara jujur dalam koridor ilmiah, etika dan dapat mempertanggung-jawabkannya secara hukum", pungkas staf pengajar IAIN Walisongo Semarang tersebut.

Kajian