Select Menu

clean-5

Kabar Sciena Madani

Budaya

Kuliner

Kerajaan

kota

Suku

KB-RA Gelar Fashion Show Peringati Hari Kartini

WM Semarang - Hari kartini menjadi peringatan etnik atapun budaya daerah yang menjadi tema Kartini Day KB-RA Masjid AL-Azhar Permata Puri Ngaliyan Semarang. Tentu bukan sekedar peringatan semata, namun juga menanamkan nilai-nilai pendidikan dan nilai kebudayaan kepada anak didik.

Pakain Adat Indonesia, menjadi tema pagelaran Fashion Show peringatan hari Kartini yang diselengarakan oleh KB-RA Masjid AL-Azhar Permata Puri Ngaliyan Semarang di halaman sekolahan, sabtu, (19/4).

Diikuti seluruh anak didik dan para guru serta dari pihak yayasan dan wali siswa acara semakin meriah. Sebelum acara Fashion Show berlangsung, seluruh anak didik diajak pawai kirab budaya di sekitar Perumahan Permata Puri Ngaliyan.

Niken Nurningtyas selaku Kepala Sekolah KB-RA Masjid AL-Azhar Permata Puri Ngaliyan Semarang mengatakan, "Menanamkan kecintaan terhadap budaya menjadi bentuk yang harus dilakukan sejak dini, salah satunya menggunakan pakai adat Indonesia. Bahwa bangsa ini memiliki beragam pakaian adat dan tentunya budaya-budaya yang lain." (wm2)

Konvensi Demokrat Jangan Bedakan Kader Non-Kader

WM Jakarta - Konvensi Demokrat yang akhirnya dilanjutkan membawa konsekuensi tersendiri pada siapa yang akan keluar sebagai pemenang hajatan ini. Munculnya rumor bahwa Demokrat akan mengeluarkan nama yang berasal hanya dari kader Demokrat yang mengikuti konvensi membuat banyak pihak bersuara. Suara sumbang datang dari kalangan pengamat dan akademisi jika terjadi pembedaan kader dan non kader sebagai pemenang konvensi. Djayadi Hanan, Direktur Riset SMRC, menyayangkan jika terjadi pembedaan antara kader dan non kader pada para peserta konvensi.

"Harusnya tidak ada dikotomi antara kader dan non-kader dalam proses konvensi Demokrat," buka Djayadi. Ia menambahkan bahwa sejak awal Demokrat mengatakan bahwa Konvensi terbuka untuk kader maupun non kader menjadi calon pemimpin negeri ini. "Yang dinilai saya rasa bukan kader atau non kader sebaiknya tapi siapa saja yang memiliki kompetensi, kapasitas dan elektabilitas," tambah Djayadi.

Bagi Djayadi adalah sebuah keputusan yang sangat buruk jika terjadi pembedaan antara kader dan non-kader dalam proses konvensi. "Jika terjadi pembedaan seperti itu maka konvensi menjadi tidak relevan lagi. Kalau begitu caranya akan lebih baik tidak perlu ada konvensi," tegasnya.

Djayadi juga mengatakan proses konvensi yang dilakukan partai berlambang mercy ini masih cukup strategis karena peta koalisi politik antar partai sendiri masih cukup cair. "Bila Demokrat membangun koalisi dengan partai Islam maka capresnya dari mana? Jelas dari proses konvensi ini, makanya proses ini masih penting dan strategis," pungkasnya.

Ini Soal Tenun Kebangsaan. Titik!

Oleh: Anies Baswedan, Ph.D
(Rektor Paramadina dan Calon Presiden)

Republik ini tidak dirancang untuk melindungi minoritas. Tidak juga untuk melindungi mayoritas. Republik ini dirancang untuk melindungi setiap warga negara, melindungi setiap anak bangsa!

Tak penting jumlahnya, tak penting siapanya. Setiap orang wajib dilindungi. Janji pertama Republik ini: melindungi segenap bangsa Indonesia. Saat ada warga negara yang harus mengungsi di negeri sendiri, bukan karena dihantam bencana alam tetapi karena diancam saudara sebangsa, Republik ini telah ingkar janji. Akhir-akhir ini nyawa melayang, darah terbuang percuma ditebas saudara sebahasa di negeri kelahirannya. Kekerasan terjadi dan berulang. Lalu berseliweran kata minoritas, mayoritas di mana-mana.

Bangsa ini harus tegas: berhenti bicara minoritas dan mayoritas dalam urusan kekerasan. Kekerasan ini terjadi bukan soal mayoritas lawan minoritas. Ini soal sekelompok warga negara menyerang warga negara lainnya. Kelompok demi kelompok warga negara secara kolektif menganiaya sesama anak bangsa. Mereka merobek tenun kebangsaan!

Tenun kebangsaan itu dirobek, diiringi berbagai macam pekikan seakan boleh dan benar. Kesemuanya terjadi secara amat eksplisit, terbuka dan brutal. Apa sikap negara dan bangsa ini? Diam? Membiarkan? Tidak! Republik ini tak pantas loyo-lunglai menghadapi warga negara yang pilih pakai pisau, pentungan, parang, bahkan pistol untuk ekspresikan perasaan, keyakinan, dan pikirannya. Mereka tidak sekadar melanggar hukum, tetapi merontokkan ikatan kebangsaan yang dibangun amat lama dan amat serius ini.
Mereka bukan cuma kriminal, mereka perobek tenun kebangsaan.

Tenun kebangsaan itu dirajut dengan amat berat dan penuh keberanian. Para pendiri republik sadar bahwa bangsa di Nusantara ini amat bineka. Kebinekaan bukan barang baru. Sejak negara ini belum lahir semua sudah paham. Kebinekaan di Nusantara adalah fakta, bukan masalah! Tenun kebangsaan ini dirajut dari kebinekaan suku, adat, agama, keyakinan, bahasa, geografis yang sangat unik. Setiap benang membawa warna sendiri. Persimpulannya yang erat menghasilkan kekuatan. Perajutan tenun ini pun belum selesai. Ada proses terus-menerus. Ada dialog dan tawar-menawar antar-unsur yang berjalan amat dinamis di tiap era. Setiap keseimbangan di suatu era bisa berubah pada masa berikutnya.

Warga Negara, Penganut Agama
Dalam beberapa kekerasan belakangan ini, salah satu sumber masalah adalah kegagalan membedakan ”warga negara” dan ”penganut sebuah agama”. Perbedaan aliran atau keyakinan tak dimulai bulan lalu. Usia perbedaannya sudah ratusan, bahkan ribuan tahun dan ada di seluruh dunia. Perbedaan ini masih berlangsung terus dan belum ada tanda akan selesai minggu depan. Jadi, di satu sisi, negara tak perlu berpretensi akan menyelesaikan perbedaan alirannya. Di sisi lain, aliran atau keyakinan bisa saja berbeda tetapi semua warga negara republik sama. Konsekuensinya, seluruh tindakan mereka dibatasi aturan dan hukum republik yang sama. Di sini negara bisa berperan.

Negara memang tak bisa mengatur perasaan, pikiran, ataupun keyakinan warganya. Namun, negara sangat bisa mengatur cara mengekspresikannya. Jadi, dialog antar-pemikiran, aliran atau keyakinan setajam apa pun boleh, begitu berubah jadi kekerasan, maka pelakunya berhadapan dengan negara dan hukumnya. Negara jangan mencampuradukkan friksi/konflik antarpenganut aliran/keyakinan dengan friksi/konflik antarwarga senegara.

Dalam menegakkan hukum, negara harus melihat semua pihak semata sebagai warga negara dan hanya berpihak pada aturan. Aparat keamanan harus hadir melindungi ”warga-negara” bukan melindungi ”pengikut” keyakinan/ajaran tertentu. Begitu pula jika ada kekerasan, aparat hadir untuk menangkap ”warga-negara” pelaku kekerasan, bukan menangkap ”pengikut” keyakinan yang melakukan kekerasan.
Menjaga tenun kebangsaan dengan membangun semangat saling menghormati serta toleransi itu baik dan perlu. Di sini pendidikan berperan penting. Namun, itu semua tak cukup dan takkan pernah cukup. Menjaga tenun kebangsaan itu juga dengan menjerakan setiap perobeknya. Bangsa dan negara ini boleh pilih: menyerah atau ”bertarung” menghadapi para perobek itu. Jangan bangsa ini dan pengurus negaranya mempermalukan diri sendiri di hadapan penulis sejarah bahwa bangsa ini gagah memesona saat mendirikan negara bineka tetapi lunglai saat mempertahankan negara bineka.

Membiarkan kekerasan adalah pesan paling eksplisit dari negara bahwa kekerasan itu boleh, wajar, dipahami, dan dilupakan. Ingat, kekerasan itu menular. Dan, pembiaran adalah resep paling mujarab agar kekerasan ditiru dan meluas. Pembiaran juga berbahaya karena tiap robekan di tenun kebangsaan efeknya amat lama. Menyulam kembali tenun yang robek hampir pasti tak bisa memulihkannya. Tenun yang robek selalu ada bekas, selalu ada cacat.

Ada seribu satu pelanggaran hukum di Republik ini, tetapi gejala merebaknya kekerasan dan perobekan tenun kebangsaan itu harus jadi prioritas utama untuk dibereskan. Untuk menyejahterakan bangsa semua orang boleh ”turun-tangan”, tetapi menegakkan hukum hanya aparat yang boleh ”turun-tangan”. Penegak hukum dibekali senjata tujuannya bukan untuk tampil gagah saat upacara, melainkan untuk melindungi warga negara saat menegakkan hukum. Negara harus berani dan menang ”bertarung” melawan para perobek. Saat tenun kebangsaan terancam itulah negara harus membuktikan di Republik ini ada kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tetapi tak ada kebebasan melakukan kekerasan.

Aturan hukumnya ada, aparat penegaknya komplet. Jadi, begitu ada warga negara yang pilih melanggar dan meremehkan aturan hukum untuk merobek tenun kebangsaan, sikap negara hanya satu: ganjar mereka dengan hukuman yang amat menjerakan. Bukan cuma tokoh-tokohnya yang dihukum. Setiap gelintir orang yang terlibat dihukum tanpa pandang agama, etnis, atau partai. Itu sebagai pesan pada semua: jangan pernah coba-coba merobek tenun kebangsaan! Ketegasan dalam menjerakan perobek tenun kebangsaan membuat setiap orang sadar, memilih kekerasan sama dengan memilih diganjar dengan hukuman menjerakan. Ada kepastian konsekuensi.

Ingat, Republik ini didirikan oleh para pemberani: berani dirikan negara yang bineka. Kini pengurus negara diuji. Punyakah keberanian untuk menjaga dan merawat kebinekaan itu secara tanpa syarat. Biarkan kita semua dan kelak anak cucu kita bangga bahwa Republik ini tetap dirawat oleh para pemberani.

Penghentian Konvensi Tanda TIidak Paham Politik

WM Jakarta - Keputusan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, untuk melanjutkan konvensi membawa efek pada beberapa peserta konvensi. Hal ini terjadi karena sebelumnya beberapa peserta konvensi meminta Demokrat untuk menghentikan proses konvensi melihat perolehan suara Demokrat yang berkisar di angka 10% dalam hitung cepat pemilu legislatif (pileg) lalu. Baik Marzuki Alie dan Dahlan Iskan sebelumnya meminta agar proses konvensi dihentikan melihat hasil hitung cepat pileg.

"Posisi Demokrat agak susah untuk melanjutkan konvensi. Pencalonan lebih baik dikembalikan ke Majelis Tinggi," ujar Marzuki Alie saat meminta dihentikannya Konvensi beberapa waktu lalu. Dengan dilanjutkannya proses konvensi maka pernyataan para peserta yang meminta dihentikannya konvensi menjadi tak bijak.

Pengamat politik dari SMRC, Djayadi Hanan menilai proses konvensi memang harus dilanjutkan dan peserta yang meminta konvensi dihentikan sah-sah saja, namun ia menganggap peserta tersebut tak dapat melihat kondisi politik saat ini dengan baik. "Peserta konvensi yang meminta konvensi untuk dihentikan artinya dia belum memikirkan jangka panjang konstelasi politik setelah pileg. Peserta ini hanya melihat kondisi politik sesaat," tegas Djayadi menilai para peserta konvensi yang meminta konvensi dihentikan.

Hampir senada dengan Djayadi, pakar komunikasi politik UI, Effendi Gazali juga menilai sah-sah saja. "Sebenarnya sah-sah saja selama mereka belum mengatakan mundur. Tapi juga harus dilihat perjanjian awalnya seperti apa, perjanjiannya sampai akhir konvensi tentu harus mengikutinya," ujar Effendi.


Pernyataan para peserta yang meminta agar konvensi dihentikan seperti yang diutarakan oleh Marzuki Alie menjadi kontra produktif karena proses konvensi akan berlanjut dengan debat konvensi terakhir yang rencananya akan diadakan pada Minggu (27/4) di Jakarta. Beberapa peserta konvensi lainnya berada di pihak berseberangan yakni optimis agar konvensi terus dilanjutkan, mereka antara lain Anies Baswedan, Endriartono Sutarto dan Hayono Isman. (wm1 -media_darling@yahoo.com)

Syafii Maarif Dukung Capres Dari Kalangan Tokoh Islam

WM Yogyakarta – Sejumlah tokoh dan Aktivis Islam Yogyakarta yang hadir dalam dialog terbuka di kampus UGM dengan tema “Ummat Menggugat; Suara Ummat Untuk Indonesia”, mendorong agar partai-partai politik berbasis massa Islam bersatu dan mendorong capres–cawapres dari tokoh Islam.

Menurut Buya Syafii Maarif, perolehan suara partai berbasis massa Islam diluar prediksi banyak mengami jumlah penerunan suara. Akan tetapi ternyata partai politik berbasis massa Islam masih dipercaya oleh umat Islam. Oleh karena itu, perolehan suara tersebut harus dipergunakan sebaik-baiknya. Partai politik berbasis massa Islam perlu bersatu, mengusung agenda kepentingan umat Islam, dan mengusung calon presiden dari kalangan tokoh Islam.

“Koalisi partai berbasis massa Islam dapat terwujud, tutur Syafi’I Maarfi.

Syafi’I Maarif menuturkan, yang harus diusung sebagai calon presiden adalah tokoh diluar partai Islam, tapi yang memiliki komitmen dan keberpihakan terhadap bangsa dan umat Islam. Jika semua partai politik berbasis masa Islam bersikukuh mengusung calonnya sendiri-sendiri, maka koalisi partai politik berbasis massa Islam tidak akan terbentuk. Partai politik berbasis massa Islam harus berbesar hati mengusung tokoh Islam non parpol yang netral, yang bisa diterima oleh semua pihak. (wm1 - Nata Wirasana)

Umat Islam Yogyakarta Menggugat Partai Islam

WM Yogyakarta – Sejumlah took danaktivis Islam Yogyakarta hari ini (Kamis/17) menyelenggarakan dialog terbuka di UGM dengan tema “Ummat Menggugat; Suara Ummat Untuk Indonesia”. Acara dialog tersebut didasari oleh keprihatinan tokoh dan aktivis Islam di Yogyakarta terhada pmanuver-manuver politik yang dilakukan oleh elit-elit politik partai politik berbasis massa Islam akhir-akhir ini.

Buya Syafii Maarif, Rohmat Wahab, Ust. Jazier, Ust. Sunardi Sahuri, perwakilan NU, Muhammadiyah, Majlis Mujahidin, PPP, PKS, dan ratusan aktivis Islam hadir dalam acara tersebut.

“Pada dasarnya kami prihatin dengan perilaku politik pimpinan partai politik berbasis massa Islam. Mereka telah mendapat suara lebih dari 30 persen dalam pemilu legislatif yang lalu, tetapi mereka seolah mengabaikan dukungan umat Islam. Mereka seolah mendapat cek kosong, lalu mereka mengisi jumlahnya sendiri dan menggunakannyauntuk memenuhi kepentingannya sendiri. Ungkap Zulkifli Halim, Ketua Presidium Solidaritas Umat Islam (SOMASI) Yogyakarta.

Lebih lanjut menurut Zulkifli, elit dan pimpinan partai politik berbasis massa Islam yang telah mengantongi suara 30 persen tersebut tidak syukur nikmat. Mereka seolah terlibat dalam pergaulan politik bebas yang bisa berakibat mengaburkan batas syariah dan melemahkan Aqidah Islamiyah. Mereka seolah akan melangkah kearah “ta’awanu ala litsmi wal udwan”yang justeru dilarang, seraya ragu bergerak kearah “ta’awanu alal birri wa ttaqwa” yang justeru diperintahkan Allah SWT.

“Solidaritas Ummat Islam (SOMASI) Yogyakarta akan merapatkan barisan dan menyatukan langkah untuk mendesak partai politik berbasis massa Islam untuk mengusung capres – cawapres dari tokoh Islam, tokoh Islam yang berkomitmen kuat untuk merubah nasib ummat dan bangsa, berkomitmen mengubah terhadap kaum mustadhafin”, tutup Lukman. (wm1 - Nata Wirasana)

Keluarga Pelajar Mahasiswa Brebes Gelar Bedah Buku Biografi Anies Baswedan

WM - Bebes - Pasca Pemilihan Legislatif, relawan pendukung Calon Presiden Peserta Konvensi Partai Demokrat Anies Baswedan yang mengatasnamakan dirinya Relawan Turun Tangan terus melakukan sosialisasi capresnya. Bekerjasama dengan Penerbit Zaman, mereka melakukan safari ke beberapa Kota.

Biografi Anies Baswedan “Melunasi Janji Kemerdekaan” yang terangkum dalam buku ini akan dibedah di belasan kota selama satu bulan, sejak 14 April hingga 14 Mei.


Safari ini akan membedah buku biografi Anies Baswedan dan menghadirkan penulis, Muhammad Husnil dan pembicara lokal. Anies sendiri akan mengisi diskusi buku ini pada 24 April mendatang di Yogyakarta.

Kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat. Contohnya, dari Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) Tegal dan Slawi (Bregas) yang melakukan bedah buku Kamis (17/4). 

“Buku biografi ini menarik dibaca, yang menggambarkan utuh sebagai manusia biasa dan penuh apa adanya dan memiliki nilai inspiratif bagi generasi bangsa ini,” kata Wijanarto, penikmat Histeriografi Indonesia modern sebagai pembedah. (wm1)

Kajian